Permohonan Perizinan Berusaha KBLI atau Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (UMKU) diajukan melalui sistem aplikasi OSS. Apabila akun Balis 2.5 dan akun OSS-RBA sudah terhubung (sinkron) maka ketika Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan pada sistem aplikasi OSS, maka tampilan layar akan berpindah ke Balis 2.5 untuk dilakukan pengisian data dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang dipersyaratkan.
Permohonan Perizinan Berusaha diajukan langsung melalui sistem aplikasi Balis 2.5 untuk dilakukan pengisian data dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang dipersyaratkan.

PB KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah Perizinan atas pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha untuk memberikan keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi lapangan usaha dalam perkembangan dan pergeseran kegiatan ekonomi di Indonesia. Panduan terkait KBLI bisa merujuk ke KBLI tahun 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

PB UMKU atau Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Pengajuan PB UMKU dapat dilakukan apabila Pelaku Usaha sudah memiliki PB KBLI yang sesuai atas UMKU tersebut, contoh untuk bidang medik: PB UMKU Radiologi Diagnostik dan Intervensional hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha yang memiliki KBLI 86101 (Aktivitas RS Pemerintah), 86102 (Aktivitas Puskesmas), 86103 (Aktivitas RS Swasta), 86104 (Aktivitas Klinik Pemerintah), dan 86105 (Aktivitas Klinik Swasta).

Pelaku Usaha yang sudah memiliki akun Balis Perizinan sebelumnya (Balis 2.0) dapat digunakan untuk masuk (login) ke Balis 2.5. Bagi Pelaku Usaha yang akun Balis nya belum terhubung (sinkron) dengan akun OSS-RBA, akan muncul tampilan (pop-up) untuk memasukan nomor NIB (pastikan nomor NIB yang dimasukan sudah benar).

Perpanjangan izin yang terbit sebelum Balis 2.5 dapat diajukan dengan cara:

  1. mengajukan permohonan izin baru melalui sistem OSS-RBA apabila belum ada izin yang terbit melalui Balis 2.5 untuk kegiatan yang sama, atau.
  2. mengajukan permohonan perubahan izin terkait dengan penambahan Sumber Radiasi Pengion (SRP) pada Balis 2.5 apabila sudah ada izin yang terbit melalui Balis 2.5 untuk kegiatan yang sama.

Balis 2.0

  1. mengunakan nomenklatur, mekanisme, masa berlaku, dan persyaratan perizinan yang mengacu pada PP 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion, sedangkan untuk tarif/biaya mengacu ke PP 56 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
  2. Belum terintegrasi secara menyeluruh dengan OSS
  3. Hanya untuk Layanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Balis 2.5

  1. menggunakan nomenklatur, mekanisme, masa berlaku, dan persyaratan perizinan yang mengacu ke  dan lampiran PP 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (lampiran I dan II sektor Ketenaganukliran), dan untuk tarif/biaya mengacu ke PMK 137 tahun 2021 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
  2. Telah terintegrasi secara penuh dengan sistem aplikasi OSS-RBA.
  3. Tidak terbatas pada Layanan Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif.

  1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses
  2. Kunjungi https://oss.go.id/
  3. Pilih MASUK
  4. Masukkan Usernamedan Passwordbeserta CAPTCHA yang tertera, lalu klik tombol MASUK
  5. Klik Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru
  6. Pilih KBLI untuk pengajuan PB-UMKU sektor Ketenaganukliran
  7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU
  8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU
  9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU
  10. Klik Pemenuhan Persyaratan PB UMKU Di sistem K/L
  11. Tampilan layar akan beralih ke sistem aplikasi Balis BAPETEN
  12. Isi data dan lampirkan dokumen yang dipersyaratkan
  13. Klik tombol Kirim untuk mengirimkan permohonan ke BAPETEN
  14. BAPETEN akan memverifikasi permohonan UMKU
  15. Silahkan periksa perubahan status permohonan
  16. Apabila memenuhi syarat, BAPETEN akan menerbitkan pemberitahuan biaya
  17. Lakukan pembayaran atas pemberitahuan biaya
  18. Perizinan Berusaha UMKU sektor Ketenaganukliran telah terbit

 Untuk log/riwayat permohonan tidak dapat diakses, tetapi dokumen persyaratan, KTUN, dll yang ada di Balis 2.0 masih tersimpan dan bisa unduh di Balis 2.5.

Silahkan periksa AKTA, apakah KBLI yang dibutuhkan tersebut sudah tercantum didalam AKTA? jika sudah silakan melakukan pembaharuan pada sistem OSS, tetapi jika tidak tercantum di dalam AKTA silahkan melakukan perubahan AKTA untuk mencantumkan KBLI yang dimaksud

Sesuai Peraturan BKPM No. 4 tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal, Pelaku Usaha terdiri atas: Orang Perseorangan, Kantor Perwakilan, Badan Usaha Luar Negeri, dan Badan Usaha (perseroan terbatas; persekutuan komanditer (commanditaire vennotschap); persekutuan firma (venootschap onder firma); persekutuan perdata; koperasi; yayasan; perusahaan umum; perusahaan umum daerah; badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan lembaga penyiaran).

Non-Pelaku Usaha adalah entitas selain yang telah ditetapkan sebagai Pelaku Usaha sebagaimana yang diatur dalam peraturan BKPM, sebagai contoh: RS yang dikelola oleh pemerintah yang tidak berbentuk BLU/BLUD

Dokumen pemenuhan persyaratan izin yang telah disampaikan pada 2.0 perlu dilakukan penyesuaian agar dapat digunakan pada pemenuhan persyaratan izin pada Balis 2.5 sesuai Peraturan BAPETEN No. 3 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenaganukliran.

Balis Online adalah Aplikasi Sistem informasi berbasis web yang dibangun dengan perangkat lunak berbasis Open Source untuk mendukung kegiatan pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir mulai dari proses perizinan FRZR, Inspeksi FRZR, Sertifikasi Uji Kesesuaian pesawat sinar-X, dan data dosis Pekerja Radiasi. Selain itu aplikasi ini juga terintegrasi secara real time online dengan portal Indonesia Nasional Single Window (INSW) Bea Cukai dan Sistem Pembayaran PNBP Online (SIMPONI) Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan RI.

  • Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Balis Online, ditujukan kepada:
  • Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif,
    Gedung B Lantai 3, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 
    Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat 
    Telp: (021) 63854883 / 63854879 
    Faksimili: (021) 63856613 / 63859141 

    Layanan Perizinan Fasilitas Kesehatan: 0818 0818 8610

    Layanan Perizinan Fasilitas Penelitian & Industri: 0821 2545 8970

    Layanan Perizinan Petugas Fasilitas Radiasi: 0813 2791 4882

    Helpdesk Perizinan: 0812 1372 4233

    Email: dpfrzr@bapeten.go.id


    1. Setiap perusahaan yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan sumber radiasi pengion, hanya mendapatkan 1 (satu) username admin pada portal Balis Online BAPETEN. Username ini merupakan administrator bagi perusahaan tersebut dan dapat membuat username tambahan.  Username tambahan menjadi tanggung jawab username admin.
    2. Username pada portal layanan Balis Online Bapeten ini menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan pemilik username.
    3. Perusahaan pemilik username wajib menjaga kerahasiaan username dan passwordnya.
    4. Pemberian username kepada pihak lain, diperbolehkan dan menjadi hak dari perusahaan pemilik username. Akan tetapi, segala bentuk penyalahgunaan username oleh pihak lain menjadi tanggung jawab perusahaan pemilik username.
    5. Pelayanan terhadap permohonan perizinan dan persetujuan sumber radiasi pengion akan dilakukan oleh Bapeten melalui portal layanan Balis Online Bapeten.
    6. Serah terima dokumen yang terkait dengan pelayanan permohonan perizinan dan persetujuan dari Pemohon kepada Bapeten, maupun sebaliknya, dilakukan secara elektronik.
    7. BAPETEN dapat juga meminta dokumen fisik (hardcopy) kepada pemohon terkait dengan persyaratan pada permohonan jika dianggap perlu. Dan pemohon dapat juga meminta dokumen fisik kepada BAPETEN dan hanya terbatas pada: surat tagihan asli, kuitansi pembayaran asli, dan KTUN izin/persetujuan asli.
    8. Untuk mendapatkan username sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, setiap perusahaan harus mengajukan permohonan akun (username dan password).
    9. Permohonan perizinan dan persetujuan hanya dapat dikirim dengan menggunakan username administrator perusahaan, bukan username tambahan. Username tambahan dapat digunakan untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen, serta melihat status proses permohonan.


    1. Pemohon mengajukan permohonan akun kepada Bapeten dengan mengisi daftar isian/formulir yang telah tersedia pada portal layanan Balis Online Bapeten, misalnya: nama pemohon akun, nama perusahaan/badan hukum pemohon akun, alamat perusahaan/badan hukum, alamat e-mail pemohon akun.
    2. Untuk melengkapi data yang diisikan pada formulir permohonan akun, Pemohon diwajibkan mengunggah beberapa dokumen pendukung, antara lain: identitas diri (Kartu Tanda Penduduk/Kartu Izin Tinggal Terbatas) dan Surat Kuasa dari Perusahaan/Badan Hukum pemohon akun.
    3. Bapeten (dalam hal ini Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif) akan melakukan penilaian atau verifikasi terhadap permohonan akun yang diajukan oleh Pemohon.
    4. Setelah melakukan evaluasi atau verifikasi terhadap permohonan akun, BAPETEN dapat menerima permohonan tersebut dan memberikan username dan passwordnya, ataupun menolak permohonan tersebut.
    5. Bapeten akan mengirimkan username dan password awal Pemohon yang telah diverifikasi melalui e-mail pemohon akun.
    6. Bapeten menentukan username secara autogenerate dan password awal akan dibuat secara autogenerate sebanyak 6 (enam) digit.
    7. Pemohon dapat mengubah password awal untuk akunnya dan menggunakan akun tersebut untuk setiap kali mengajukan permohonan izin dan/atau persetujuan.

    Jenis dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan registrasi/permintaan akun:

    1. Surat kuasa yang telah ditandatangani (di atas materai Rp 6.000) oleh Pemberi Kuasa (yang namanya tercantum dalam akta perusahaan sebagai salah satu dewan direksi) dan diberi stempel perusahaan/badan hukum.
    2. KTP penerima kuasa yang masih berlaku.
    3. NPWP Perusahaan/Badan Hukum.
  • Dokumen permohonan persetujuan impor pembangkit radiasi pengion:
    1. Airway Bill (AWB)/Bill of Lading (BL);
    2. Commercial Invoice;
    3. Packling List; dan
    4. Draft Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

    Dokumen permohonan persetujuan impor zat radioaktif:

    1. Airway Bill (AWB)/Bill of Lading (BL);
    2. Commercial Invoice;
    3. Packling List;
    4. Shippers Declaration of Dangerous Goods (SDDG)/Multi Modal Declaration of Dangerous Goods;
    5. Draft Pemberitahuan Impor Barang (PIB); dan
    6. Permohonan Persetujuan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Kawasan Pabean ke lokasi tempat penyimpanan sementara.

    Dokumen permohonan persetujuan ekspor pembangkit radiasi pengion:

    1. Commercial Invoice; dan
    2. Packing List

    Dokumen permohonan persetujuan ekspor zat radioaktif:

    1. Commercial Invoice;
    2. Packling List;
    3. Permohonan Persetujuan Pengangkutan Zat Radioaktif dari lokasi tempat penyimpanan sementara ke Kawasan Pabean; dan
    4. Izin impor perusahaan/instansi importir di negara tujuan, yang diterbitkan oleh organisasi /badan berwenang di negara tujuan (untuk zat radioaktif yang termasuk kategori keamanan I dan II).
  • Bagaimana Alur Proses Pelayanan Permohonan Perizinan dan Persetujuan Sumber Radiasi Pengion?
  • Pemohon dapat mengetahui status terkini proses permohonan persetujuan yang diajukan, yaitu:
    1. Draft/Belum Terkirim:: dokumen permohonan telah diunggah, namun belum dikirimkan ke Bapeten;
    2. Terkirim: dokumen permohonan telah terkirim dan Bapeten telah menerima dokumen permohonan yang dikirim tersebut;
    3. Evaluasi/Penilaian: Bapeten sedang melakukan evaluasi/penilaian terhadap dokumen permohonan;
    4. Memenuhi Persyaratan: Data dan informasi yang tercantum dalam semua dokumen permohonan telah sesuai dengan persyaratan;
    5. Tidak Memenuhi Persyaratan: Data dan informasi yang tercantum dalam semua dokumen permohonan tidak sesuai dengan persyaratan;
    6. Batal: Pemohon tidak menindaklanjuti/memperbaiki dokumen permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
    7. Belum ditagih: Dokumen permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, namun Bapeten belum melakukan penagihan;
    8. Telah ditagih: Dokumen permohonan telah dinyatakan memenuhi persyaratan, dan Bapeten telah melakukan penagihan;
    9. Belum bayar: Pemohon belum melakukan pembayaran biaya permohonan izin/persetujuan atau telah melakukan pembayaran, namun belum divalidasi pembayaran oleh Bendahara Penerima PNBP BAPETEN.
    10. Lunas: Pembayaran dan konfirmasi pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan jumlah/nilai yang ditagih;
    11. Tidak ada tagihan: untuk permohonan persetujuan yang dinyatakan batal dan permohonan yang telah jatuh tempo tidak melakukan pembayaran dalam batas waktu yang telah ditentukan;
    12. Penerbitan KTUN: KTUN Izin/Persetujuan telah terbit;
    13. Proses tambahan untuk Permohonan Persetujuan eskpor-impor :

    14. Unggah INSW: Bapeten sedang melakukan pengunggahan data-data persetujuan impor sumber radiasi pengion ke dalam portal INSW;
    15. Terunggah di INSW: Semua data persetujuan impor sumber radiasi pengion telah tercantum/masuk dalam portal INSW.
  • Berapa rentang waktu yang diperlukan untuk proses pelayanan Permohonan Izin ?
    1. Waktu untuk penilaian permohonan Izin adalah paling lama terhitung sejak pemohon mengirim permohonannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
    2. Tagihan dikirimkan secara otomatis bila hasil evaluasinya dinyatakan “memenuhi syarat”.
    3. Waktu yang diperlukan untuk memvalidasi pembayaran/penerimaan biaya PNBP adalah paling lambat 3 (tiga) jam terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBP menerima konfirmasi pembayaran.
    4. Penerbitan KTUN akan diproses sejak pembayaran sudah diterima dan tervalidasi oleh Bendahara Penerima PNBP BAPETEN.
  • Berapa rentang waktu yang diperlukan untuk proses pelayanan Permohonan persetujuan?
    1. Waktu untuk penilaian permohonan persetujuan ekspor/impor adalah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak pemohon mengirim permohonannya dan diterima BAPETEN sebelum jam 12.00 WIB. Permohonan yang diterima setelah jam 12.00 WIB pada hari itu, maka perhitungan waktu prosesnya dimulai pada hari kerja esoknya.
    2. Tagihan dikirimkan seketika (secara otomatis) bila permohonan telah dinyatakan "memenuhi syarat".
    3. Waktu yang diperlukan untuk memvalidasi pembayaran / penerimaan biaya PNBP adalah paling lambat 3 (tiga) jam terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBP menerima konfirmasi   pembayaran.
    4. Penerbitan KTUN dan upload data ke portal INSW dilakukan paling lambat 1 (satu) jam terhitung sejak pembayaran sudah diterima dan tervalidasi oleh bendahara penerima PNBP BAPETEN.

    Keterangan :

    1. Semua proses dilakukan pada  portal Balis Online dan sepenuhnya bergantung pada kondisi jaringan internet.
    2. Khusus untuk Permohonan Persetujuan eskpor-impor, permohonan yang masuk sebelum jam 12.00 WIB, jika telah melakukan pembayaran permohonan pada hari yang sama, maka KTUN persetujuan dapat diterbitkan pada hari yang sama.

    Daftar biaya dapat dilihat pada Menu Daftar Biaya

    Keterangan :

    Belum termasuk biaya administrasi Bank dan/atau  materai. Keduanya ditanggung oleh pemohon.

Apakah yang harus dilakukan jika terdapat pekerja radiasi menerima dosis melebihi Nilai Batas Dosis efektif rata-rata tahunan 20 mSv/tahun?


Jawab:

  1. Membuat laporan tindak lanjut ke BAPETEN sesuai Pedoman Pembuatan Laporan Kajian Penyebab Kejadian yang disetujui oleh Pimpinan/Wakil Pimpinan instansi (dapat diunduh disini);
  2. Melakukan pemeriksaan kesehatan untuk pekerja terkait disesuaikan dengan jenis pemeriksaan kesehatan sebagaimana dijelaskan pada pedoman tersebut.
  3. Membuat surat pernyataan dengan diketahui minimal oleh PPR dengan format seperti berikut (dapat diunduh disini).

    Setiap Instansi diberikan hak untuk memiliki 1 (satu) akun sebagai User Admin.

    User Admin mempunyai hak akses untuk melakukan input, update, delete dan kirim permohonan. Dan tiap instansi diberikan hak untuk membuat user tambahan, yang akan dibuat dan di setujui oleh User Admin.

    User Akun Tambahan mempunyai hak akses input, update dan delete permohonan. Cara membuat User Akun Tambahan dapat dilihat disini


    Sistem pembayaran PNBP BAPETEN telah terintegrasi dengan Sistem SIMPONI atau MPN G2 Kemenkeu yang terdaftar di 59 Bank di seluruh Indonesia, antara lain: BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon dll.

Bagi pemohon izin yang pernah memiliki akun di balis-exim dan masih aktif, dapat menggunakan akun lama tersebut dengan cara memilih klik Reset Password setelah menekan tombol Login atau silahkan klik di sini.


    Pembayaran PNBP BAPETEN dapat dilakukan di Teller (di seluruh Bank yang terdaftar) dan juga melalui ATM, ataupun Internet Banking (di beberapa Bank tertentu).

  • Berikut adalah daftar Bank Yang dapat menerima layanan PNBP BAPETEN (MPNG2) : Terlampir
  • Untuk panduan proses pengajuan permohonan izin dan/persetujuan, kami lampirkan Petunjuk Operasional penggunaan Aplikasi BaLIS Online, dapat diunduh di sini . 
    1. Video tutorial registrasi Balis, klik di sini
    2. Video tutorial penggunaan aplikasi Balis, klik di sini